Gereja harap pimpinan ASEAN berantas perdagangan orang

Gereja harap pimpinan ASEAN berantas perdagangan orang
Presiden Joko Widodo berbicara KTT ASEAN di Labuan Bajo, Flores, NTT, 10 Mei. (Foto: Sekretariat Kabinet)

https://indonesia.ucanews.com/2023/05/11/gereja-harap-pimpinan-asean-berantas-perdagangan-orang/

Para aktivis Katolik dan kelompok advokasi berharap agar pembicaraan tentang upaya melawan perdagangan orang dalam KTT Perhimpunan  Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Indonesai tidak hanya retorika, tapi sampai pada perumusan tindakan konkret.

“Kami ingin agar pertemuan ini tidak hanya menjadi retorika. Yang lebih penting adalah aksi nyata, langkah-langkah yang benar-benar berdampak, membawa perubahan signifikan,” kata Romo Crisanctus Paschalis Saturnus, imam aktivis buruh migran kepada UCA News.

Berbicara dalam konferensi pers pada 8 Mei di Labuan Bajo, lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN di Provinsi  Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo mengatakan “pemberantasan perdagangan manusia” merupakan salah satu yang diusung Indonesia sebagai Keketuaan ASEAN dalam KTT  ini.

“Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah warga negara Indonesia,” katanya.

Sekjen ASEAN, Kao Kim Hourn juga telah menyatakan dukungannya terhadap pembahasan itu ini dan menyebutkan bahwa “ini adalah perhatian dan kepentingan ASEAN.”

“Penting bagi ASEAN untuk menangkal isu ini secara kolektif daripada individu. Kita harus bekerja bersama untuk menangani isu ini di kawasan,” ucap dia.

Romo Paschalis mengatakan, ia berharap bahwa para kepala negara membicarakan isu-isu tenyang sistem pemenuhan hak, perlindungan, dan penanganan terhadap kejahatan perdagangan orang.

“Mesti dibahas, apa yang harus dilakukan oleh neraga-negara terhadap setiap kasus karena selama ini kejahatan terus berulang,” katanya.

“Kalau mau bergerak mengatasi masalah ini, sebenarnya tidak terlalu sulit, karena sebenarnya sudah diketahui siapa pemainnya, namun banya pihak yang komitmennya setengah hati. Karena itu, perlu evalausi yang sungguh juga apa saja hambatannya selama ini,” katanya.

Belajar dari pengalamannya yang pada Maret sempat dilaporkan ke polisi oleh Wakil Kepala Badan Intelijen Negara di Provinsi Kepulauan Riau karena melaporan dugaan keterlibatan pejabat itu membekingi pelaku perdagangan orang, ia mengatakan, “pertemuan itu juga perlu membicarakan tentang upaya perlindungan terhadap perjuang yang melawan perdagangan orang.”

Sementara itu, Romo Marthen Jenarut, Ketua Komisi Justice, Peace, Integrity of Creation Keuskupan Ruteng di Flores barat mengatakan mengapresiasi karena masalah ini dibicarakan serius dalam pertemuan di wilayahnya Provinsi NTT, provinsi yang dikenal dengan jumlah korban paling tinggi di Indonesia.

“Sejak beberapa tahun lalu provinsi ini dinyatakan sebagai wilayah darurat human traffiking. Banyak orang provinsi, termasuk orang Flores menjadi korban human trafficking, terutama untuk eksploitasi tenaga kerja atau budak dan eksploitasi seksual,” katanya.

Ia menjelaskan, modus human traffiking bisa saja melalui perekrutan tenaga kerja melalui mekanisme prosedural atau non procedural dan dikelola secara senyap yang melibatkan banyak pihak, termasuk pihak yang mempunyai jabatan strategis di institusi pemerinntaham.

“Saya berharap KTT ASEAN ini bisa menghasilkan sebuah komitmen yang tegas sekaligus kerja kolaboratif antarnegara untuk memanimilisasi kasus-kasus perdagangan manusia,” katanya.

Ia menekankan bahwa perdagangan manusia bukan hanya pelanggaran hukum, “tetapi juga menjadi sebuah kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia.”

Sementara itu, Romo Egidius Eko Aldianto, OCarm, sekretaris eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia mengatakan, perlawanan terhadap perdagangan manusia yang dibicarakan dalam KTT  ini diharapkan perlu “diimbangi dengan sikap dan profesionalitas lembaga yang terkait dengan isu pekerja migran, mengingat upaya melawannya seringkali pada aspek implementasinya.

“Entah di departemen ketenagakerjaan, imigrasi atau kepolisian,” katanya.

Gabriel Goa Sola, Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia mengatakan, terus munculnya kasus perdagangan orang karena proses hukum yang hanya menjerat pelaku level bawah, “sedangkan aktor intelektual yang mendapat perlindungan dari oknum aparat sulit ditindak.”

Menurut laporan Trafficking In Person dari pemerintah AS  tahun 2022, sebagian besar negara Asia Tenggara terdaftar dalam Daftar Pantauan Tingkat 2 dan Tingkat 3.

Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar berada di Tier 3 karena mereka “tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia dan tidak melakukan upaya yang signifikan untuk melakukannya.”

Laporan tersebut telah menurunkan peringkat Indonesia ke Daftar Pengawasan Tier 2, dengan mengatakan bahwa undang-undang anti-perdagangan orang yang berlaku tidak sejalan dengan hukum internasional.

Sumber: Church leaders want ASEAN to combat human trafficking